Foto : Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim, Muhammad Najuni
Detikacehnews.id | Bireuen - Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berjalan selama 17 tahun . Namun, pelaksanaan serta realisasi sejumlah butir-butir MoU Helsinki itu dinilai stagnan khususnya terkait identitas Aceh seperti bendera, lambang, dan himne, serta tapal batas, dan lain sebagainya.
Hal ini memicu pertanyaan dari banyak kalangan, salah satunya Muhammad Najuni yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim
"17 Aceh memperingati Hari Perdamaian, namun apakah MoU Helsinki mampu bertahan?," ujarnya
Muhammad Najuni juga menilai mengenai pengunduran pilkada Aceh ke tahun 2024 tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh MoU Helsinki karena berbenturan dengan UU NOMOR 11 TAHUN 2006 pada pasal 65
Namun dibalik itu semua, kita memiliki satu titik temu yang relevan, yakni bagaimana perjalanan perdamaian di Aceh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penekanan penting dalam realisasi perdamaian adalah memastikan bagaimana benefit perdamaian dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Aceh, tidak hanya terbatas pada kalangan elit politik di Aceh semata.
Pemerintah diharapkan memberikan keluasan ruang Kritik bagi pemuda dan mahasiswa, sehingga dengan ada keluasan ruang Kritik tersebut, pemuda dan mahasiswa secara khusus dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mengisi perdamaian Aceh.
Damai bukanlah sebatas situasi kondusif semata, tetapi juga bermuara pada relevansi Perdamaian aceh dengan kesejahteraan masyarakat Aceh, peningkatan sumber daya manusia Aceh, pelayanan pemerintahan yang humanis, serta menjadi alat akomodatif bagi pemerataan kemakmuran masyarakat Aceh.
Hal ini memicu pertanyaan dari banyak kalangan, salah satunya Muhammad Najuni yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim
"17 Aceh memperingati Hari Perdamaian, namun apakah MoU Helsinki mampu bertahan?," ujarnya
Muhammad Najuni juga menilai mengenai pengunduran pilkada Aceh ke tahun 2024 tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh MoU Helsinki karena berbenturan dengan UU NOMOR 11 TAHUN 2006 pada pasal 65
Namun dibalik itu semua, kita memiliki satu titik temu yang relevan, yakni bagaimana perjalanan perdamaian di Aceh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penekanan penting dalam realisasi perdamaian adalah memastikan bagaimana benefit perdamaian dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Aceh, tidak hanya terbatas pada kalangan elit politik di Aceh semata.
Pemerintah diharapkan memberikan keluasan ruang Kritik bagi pemuda dan mahasiswa, sehingga dengan ada keluasan ruang Kritik tersebut, pemuda dan mahasiswa secara khusus dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mengisi perdamaian Aceh.
Damai bukanlah sebatas situasi kondusif semata, tetapi juga bermuara pada relevansi Perdamaian aceh dengan kesejahteraan masyarakat Aceh, peningkatan sumber daya manusia Aceh, pelayanan pemerintahan yang humanis, serta menjadi alat akomodatif bagi pemerataan kemakmuran masyarakat Aceh.
