Partai Keadilan Sejahtera
Detikacehnews.id | Artikel - Di tengah gempita politik menjelang Pilkada 2024, banyak pihak yang bertanya-tanya tentang sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai partai yang dikenal memiliki basis ideologis yang kuat, pertanyaan mengenai perubahan sikap atau strategi PKS kerap mencuat, terutama terkait dengan koalisi dan pilihan politik yang diambil dalam menghadapi kontestasi politik daerah.
Menanggapi hal ini, Tifatul Sembiring, salah satu tokoh terkemuka PKS, melalui akun Twitter-nya menjelaskan bahwa pada dasarnya PKS tetap setia pada prinsip-prinsip yang telah dipegang sejak awal pendiriannya. Menurutnya, PKS tetap berpegang teguh pada azas Islam dengan cita-cita besar mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa partainya tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal prinsip dan visi, meski tantangan zaman dan strategi politik bisa saja menyesuaikan keadaan.
"PKS masih seperti yang dulu, tidak berubah. Azasnya tetap Islam dan cita-citanya tetap: Terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat," tulis Tifatul di Twitter.
Lebih lanjut, Tifatul menjelaskan bahwa PKS tetap berada dalam koridor amanah reformasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. PKS terus berkomitmen untuk memperjuangkan perubahan demi Indonesia yang lebih baik, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Dalam ranah politik praktis, PKS memilih untuk bergerak sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan aturan yang berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia. Hingga kini, PKS memiliki lebih dari 500 kader dengan pendidikan S3 yang mendalami berbagai disiplin ilmu, mulai dari Syariah, Teknik, hingga Sains. Hal ini, menurut Tifatul, merupakan wujud keseriusan PKS dalam mempersiapkan kader-kader yang mumpuni untuk membawa perubahan positif bagi bangsa.
Menyinggung tentang struktur partai, Tifatul menekankan bahwa keputusan strategis di PKS diambil melalui musyawarah di Majelis Syuro, yang beranggotakan 99 orang. Keunikan dari PKS, menurutnya, adalah bahwa tidak ada instruksi langsung dari Ketua Umum terkait keputusan strategis, melainkan semua keputusan besar dirumuskan melalui proses musyawarah.
"Di PKS, untuk hal-hal strategis tidak ada istilah instruksi Ketum. Semua dimusyawarahkan," lanjut Tifatul.
Mengenai strategi koalisi, PKS memiliki empat tingkatan, yaitu Koalisi Ideologis, Koalisi Strategis, Koalisi Taktis, dan Koalisi Teknis. Dalam konteks pengelolaan negara, koalisi di level strategis pernah dijalin PKS dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama periode 2004-2014. Namun, dalam konteks Pilkada, koalisi yang dibentuk oleh PKS lebih bersifat taktis, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah seperti sandang, pangan, papan, serta pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Tifatul juga menekankan bahwa evaluasi terhadap strategi PKS dalam Pilkada yang bersifat taktis tidak seharusnya dilakukan secara ideologis. Sebab, dalam konteks Pilkada, fokus utamanya adalah memilih pemimpin daerah yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ushul fiqh yang relevan.
Dalam Pilkada 2024 ini, PKS terlibat dalam lebih dari 400 kontestasi di seluruh Indonesia. Semua langkah dan keputusan yang diambil PKS menggunakan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas. Tifatul juga mengingatkan bahwa setiap orang bebas memiliki pilihan politiknya sendiri, dan PKS menghormati keputusan tersebut.
"Dalam Pilkada ini, PKS berusaha sebaik mungkin. Bagi yang punya pendapat dan pilihan lain, kami menghormati dan berharap mereka bahagia dengan pilihannya," tulis Tifatul mengakhiri cuitannya.
Pernyataan Tifatul ini seakan menjadi penegasan bahwa PKS tetap berpegang pada prinsip-prinsip awalnya, meskipun situasi dan strategi politik mungkin menuntut penyesuaian. Hal ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang meragukan konsistensi PKS dalam menjalankan amanah perjuangannya di tengah dinamika politik yang terus berubah.
Pernyataan Tifatul ini seakan menjadi penegasan bahwa PKS tetap berpegang pada prinsip-prinsip awalnya, meskipun situasi dan strategi politik mungkin menuntut penyesuaian. Hal ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang meragukan konsistensi PKS dalam menjalankan amanah perjuangannya di tengah dinamika politik yang terus berubah.
