Anggota DPRK Bireuen dari PKS, Syahrizal, SP.
Detikacehnews.id | Bireuen – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrizal, S.P., mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bireuen. Pernyataan tersebut disampaikan Syahrizal melalui Pendapat Akhir Fraksi PKS-PPP pada Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025 di ruang rapat DPRK Bireuen pada Kamis (5/12).
Dalam penyampaiannya, Syahrizal menyoroti sejumlah isu krusial, salah satunya terkait pembayaran rapel dan gaji ke-13 bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kami meminta Pj. Bupati Bireuen untuk memastikan agar pembayaran rapel dan gaji ke-13 bagi guru PPPK dapat diselesaikan dan dianggarkan pada APBK Tahun 2025. Ini adalah hak mereka, dan pemerintah daerah harus memastikan pemenuhan hak tersebut tepat waktu," ujar Syahrizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRK Bireuen.
Selain kesejahteraan guru, Syahrizal juga menyoroti kualitas pelatihan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang dinilai masih jauh dari harapan. Ia meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih terukur terkait efektivitas pelatihan-pelatihan tersebut. "Selama ini, pelatihan bagi guru dan kepala sekolah cenderung bersifat formalitas tanpa hasil yang nyata. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen harus menemukan pola yang lebih efektif agar kualitas pendidikan dapat benar-benar meningkat," tegasnya.
Menurut Syahrizal, pendidikan di Bireuen membutuhkan terobosan baru yang tidak hanya fokus pada formalitas program, tetapi juga hasil nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan selama ini, sekaligus mencari cara untuk memaksimalkan dampaknya pada peningkatan mutu pendidikan.
Tak hanya soal pendidikan, Syahrizal juga menyoroti makin memudarnya nilai-nilai adat dan budaya Aceh di tengah masyarakat. Ia mendorong Pj. Bupati Bireuen bersama Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melestarikan adat dan budaya lokal. "Adat dan budaya Aceh adalah identitas kita. Jika tidak segera dilestarikan, generasi mendatang mungkin hanya mengenalnya sebagai sejarah yang hilang," ungkapnya.
Ia juga mengusulkan agar kurikulum muatan lokal yang memuat pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, pendidikan akhlak, dan pembinaan mental siswa diperkuat. Untuk mewujudkan hal ini, ia menekankan pentingnya melibatkan peran aktif orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar dalam mendidik generasi muda.
Sebagai penutup, Syahrizal menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menjalankan program-program pendidikan yang lebih holistik, mencakup aspek kesejahteraan guru, peningkatan kualitas, dan pelestarian budaya. Ia optimis, dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, masa depan pendidikan di Bireuen akan lebih cerah.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan, dan budaya adalah jati diri kita. Jika keduanya mendapat perhatian yang serius, kita bisa membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat," pungkas Syahrizal.
Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRK, pejabat eksekutif Kabupaten Bireuen, dan para pemerhati pendidikan. Pernyataan Syahrizal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Bireuen.
