.jpg)
Detikacehnews.id | Banda Aceh – Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk menghapus sistem barcode atau QR Code dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh mendapat dukungan luas, termasuk dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos., yang dikenal dengan sapaan Ceulangiek.
Ceulangiek, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRA, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kebijakan yang diumumkan Mualem dalam pidato perdananya setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).
Dalam keterangannya kepada awak media detikacehnews.id, Ceulangiek menegaskan bahwa keputusan Mualem untuk menghapus sistem barcode dalam pengisian BBM adalah langkah tepat demi kepentingan rakyat Aceh. Menurutnya, kebijakan barcode yang diterapkan sebelumnya justru lebih banyak menyulitkan masyarakat ketimbang memberikan manfaat nyata.
“Kami sangat mendukung sikap tegas Mualem menghapus penggunaan barcode di SPBU. Sebab, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Justru selama ini, sistem ini menjadi keluhan utama masyarakat Aceh yang ingin mendapatkan BBM dengan mudah dan cepat,” ujar Ceulangiek.
Lebih lanjut, politisi vokal dari Bireuen ini menegaskan bahwa sistem barcode tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan daerah. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru memperlambat proses pengisian BBM dan menciptakan antrean panjang di SPBU.
“Tidak ada guna barcode bagi pemasukan daerah, yang ada malah hanya membuat masyarakat terhambat dalam mengisi BBM. Apalagi di luar Aceh, kebijakan seperti ini tidak berlaku. Jadi, saya menilai langkah Mualem sangat tepat, dan saya berharap bisa segera terealisasi tanpa ada kendala,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam momen pelantikan Mualem sempat membuat kejutan dengan pengumuman penghapusan barcode BBM. Di hadapan para pejabat, anggota DPR Aceh, dan tamu undangan yang hadir, ia menegaskan bahwa sistem barcode harus segera dihapus demi kenyamanan rakyat Aceh.
"Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," ujar Mualem dengan nada tegas.
Menurutnya, kebijakan barcode selama ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa ada sebagian warga yang marah dan nyaris melakukan aksi nekat seperti membakar SPBU akibat sulitnya mengakses BBM.
"Dengan adanya sistem QR Code ini, ada masyarakat yang sampai marah besar. Bahkan ada yang hampir membakar SPBU karena merasa dipersulit. Ke depan, siapa saja yang ingin mengisi BBM, tidak boleh lagi dirumitkan dengan sistem yang menyusahkan," lanjutnya.
Keputusan ini langsung mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang selama ini mengeluhkan sistem barcode di SPBU. Mereka menilai kebijakan tersebut hanya menambah birokrasi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Selain Ceulangiek, beberapa tokoh lainnya juga menyuarakan dukungan terhadap kebijakan ini. Masyarakat berharap kebijakan penghapusan barcode ini dapat segera direalisasikan tanpa hambatan, sehingga mereka bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah seperti sebelum sistem barcode diterapkan.
Dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh Mualem dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kebijakan ini dapat segera terealisasi, membawa perubahan nyata bagi masyarakat Aceh dalam memperoleh BBM tanpa kendala administratif yang berbelit.
