Kacabdin Bireuen saat menggelar pertemuan dengan ratusan GTK PPPK yang telah lulus.
Detikacehnews.id | Bireuen - Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan, Abdul Hamid, SPd MPd memberikan arahan tegas kepada 203 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 108 guru, 87 tenaga kependidikan, dan 8 perwakilan dari Cabang Dinas, Hamid menekankan bahwa proses penempatan PPPK dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak melibatkan praktik percaloan.
Dalam arahannya, Abdul Hamid dengan tegas menyatakan bahwa penempatan GTK PPPK tidak bisa diatur oleh pihak tertentu, apalagi dengan imbalan uang. Ia meminta agar para tenaga honorer yang telah lulus tidak mudah percaya pada oknum yang mengklaim dapat mengurus penempatan mereka.
"Kalau ada yang mengaku bisa mengurus penempatan, itu bohong! Apalagi jika mengatasnamakan saya," tegas Hamid di hadapan para peserta.
Ia menegaskan bahwa sistem penempatan guru PPPK sudah memiliki aturan yang jelas. Prioritas utama adalah menempatkan guru di sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jika di sekolah asal tenaga PPPK sudah terpenuhi kebutuhannya, maka mereka akan ditempatkan di sekolah terdekat dalam kabupaten yang sama.
Lebih lanjut, Hamid mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencium indikasi adanya praktik penipuan terkait penempatan GTK PPPK. Beberapa oknum diduga menawarkan jasa dengan imbalan tertentu agar tenaga PPPK dapat ditempatkan di lokasi yang diinginkan.
"Kami tidak ingin ada yang menjadi korban pemerasan. Jangan mudah percaya jika ada yang menjanjikan sesuatu terkait penempatan PPPK," ujarnya dengan nada serius.
Ia mengingatkan para GTK PPPK untuk selalu berkomunikasi langsung dengan pihak Cabang Dinas Pendidikan jika ada kebingungan terkait penempatan mereka. Semua keputusan, menurutnya, sudah melalui mekanisme yang sah dan transparan.
Hamid berharap seluruh tenaga pendidik yang telah lulus PPPK dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Ia juga meminta agar mereka menerima penempatan dengan penuh tanggung jawab, karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan di berbagai sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
"Sebagai abdi negara, kita harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Jangan jadikan lokasi penempatan sebagai alasan untuk tidak bekerja dengan maksimal," pesannya.
Selain itu, Hamid juga meminta agar seluruh GTK PPPK yang telah menerima surat penempatan segera melapor ke sekolah masing-masing dan mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.
“Tunjukkan bahwa guru PPPK adalah tenaga pendidik yang berkualitas dan berdedikasi. Jangan sampai ada yang merasa tidak puas hanya karena penempatan tidak sesuai harapan,” pungkasnya.
Guna mengantisipasi potensi penipuan, Hamid meminta seluruh GTK PPPK untuk tidak segan melaporkan jika ada pihak yang mencoba menawarkan jasa pengurusan penempatan dengan imbalan tertentu.
"Jika ada yang menemukan indikasi calo atau penipuan, segera laporkan kepada kami. Jangan sampai ada korban yang dirugikan," ujarnya.
Dengan adanya peringatan ini, diharapkan seluruh GTK PPPK di wilayah tersebut dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Pemerintah terus berupaya memberikan transparansi dalam setiap proses, termasuk dalam hal penempatan tenaga PPPK, demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
