Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH
Detikacehnews.id | Bireuen - Pernyataan seorang politisi PKB yang juga anggota DPR RI terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2025 menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah politisi di Kabupaten Bireuen menilai pernyataan tersebut bernada provokatif dan tendensius, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, serta beberapa anggota dewan dari berbagai partai.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, menegaskan bahwa pernyataan HRD yang menyebut Bupati Bireuen lamban dalam menandatangani Perbup APBG 2025 hingga berdampak pada terhambatnya pembangunan di desa, adalah tuduhan yang tidak relevan. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh politisi DPR RI tersebut seolah-olah menempatkan seluruh kesalahan di pundak Bupati, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penyusunan dan pengesahan regulasi.
“Seharusnya kita mengapresiasi politisi yang peduli terhadap daerah, bukan justru memprovokasi rakyat dengan isu-isu miring yang tidak jelas kebenarannya. Terlalu dini jika menyebut Bupati tidak peka terhadap kepentingan masyarakat desa. Saat ini, baik legislatif maupun eksekutif di Bireuen masih berupaya melakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat,” ujar Juniadi kepada awak media pada Selasa (18/3).
Senada dengan Juniadi, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Taufiq Ridha, ST, juga menyayangkan pernyataan HRD yang dinilainya terlalu negatif dan tidak proporsional. Menurutnya, kritik yang disampaikan seharusnya bersifat konstruktif, bukan sekadar mengumbar narasi yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya nuansa dendam politik akibat hasil Pilkada sebelumnya.
“Jika memang benar-benar ikhlas dan peduli terhadap masyarakat Bireuen, mengapa tidak menyampaikan kritik dengan cara yang baik? Jangan sampai hanya karena ekses kekalahan Pilkada lalu, kritik yang disampaikan justru menjadi alat untuk memperkeruh suasana. Pemerintahan saat ini sangat membutuhkan dukungan dan saran dari semua elemen masyarakat agar bisa membangun daerah yang lebih maju, makmur, dan sejahtera,” tegasnya.
Sikap serupa juga diungkapkan oleh politisi Partai Aceh, Sibral Malasy. Ia mengaku sangat menyayangkan munculnya pernyataan provokatif dari seorang legislator Senayan di tengah bulan suci Ramadan. Menurutnya, bulan ini seharusnya dijadikan momen untuk memperkuat kebersamaan, bukan malah memperkeruh situasi politik di daerah.
“Sungguh tidak etis jika di bulan suci ini kita justru menyebarkan pernyataan yang cenderung memprovokasi. Sebagai wakil rakyat, kita semua harus menahan diri dan berpikir lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik,” ujar Sibral.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadli, S.Pd, dari Partai Nasdem, menegaskan bahwa sejak Desember lalu, dinas terkait sudah menyurati para camat dan keuchik untuk menyampaikan panduan penyusunan Rancangan APBG 2025. Hal ini dilakukan agar Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Desa (DD) bisa diproses lebih awal.
Ia juga mengungkapkan bahwa informasi yang ia terima menyebutkan bahwa Perbup APBG 2025 sebenarnya telah ditandatangani oleh Bupati Bireuen pada 13 Maret 2025. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk memperdebatkan hal ini.
“Perbup sudah ditandatangani, jadi seharusnya tidak ada lagi polemik yang perlu dibesar-besarkan. Kita berharap para elit politik bisa lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, dan tidak terus membangun narasi kontradiktif yang hanya menciptakan kesan negatif terhadap pemerintah,” pungkas Fadli.
Para politisi DPRK Bireuen sepakat bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah saling menyalahkan, tetapi membangun komunikasi yang baik antara semua pihak. Wakil rakyat dari Bireuen yang kini duduk di DPR RI diharapkan bisa menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menata arah pembangunan yang lebih baik.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran desa, semua pihak diharapkan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan rakyat. Kritik yang konstruktif tentu diperlukan dalam sebuah sistem demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang tepat, tanpa mengundang perpecahan di tengah masyarakat.
Ke depan, masyarakat Bireuen menunggu langkah konkret dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memastikan bahwa pembangunan di gampong-gampong tetap berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh warga.
