Penulis: Raja Julisman, Pemerhati Pelayanan Publik Bireuen // Editor: Elga Safitri.
Detikacehnews.id | Opini - Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon administratif atau sekumpulan kata dalam dokumen visi dan misi pemerintahan. Keduanya adalah ruh yang menghidupkan setiap kebijakan dan langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya di Kabupaten Bireuen, dalam menapaki periode pembangunan 2025-2030, konsep ini harus menjadi fondasi kokoh dalam kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Sebagaimana pepatah Aceh menyebutkan, "Panee Peng, hoe peng, teuh laporan peng" (dari mana uang itu datang, kemana uang dibelanjakan, mana laporan penggunaan uang). Kalimat sederhana namun mengandung filosofi mendalam tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bagaimana dana publik dikelola, tetapi juga menuntut adanya pelaporan yang jelas dan terukur.
Banyak lembaga telah membuktikan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas bukanlah mimpi di siang bolong. Bahkan, dengan regulasi yang semakin jelas dan tatanan kebijakan yang mendukung, tantangan dalam penerapan konsep ini seharusnya dapat diatasi. Namun, persoalan utama yang sering kali muncul bukan terletak pada aspek teknis atau ketiadaan metode, melainkan pada kemauan (political will) dari institusi maupun individu di dalamnya.
SKPK di Kabupaten Bireuen sebenarnya memiliki segala potensi dan kekuatan untuk mewujudkan hal ini. Kekuatan tersebut bukan hanya datang dari kelembagaan yang memiliki perangkat regulasi dan sumber daya, tetapi juga dari personil penggeraknya. Namun, sering kali fenomena yang muncul adalah sekadar “lip service” atau hanya formalitas dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas.
Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan SKPK akan menciptakan efek bola salju yang sangat positif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal lembaga, tetapi juga masyarakat luas. Efek ini akan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap SKPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Ketika SKPK berani terbuka soal anggaran dan menunjukkan akuntabilitasnya, masyarakat akan memberikan respek yang tinggi. Rasa percaya masyarakat akan terbangun seiring dengan terbukanya akses informasi mengenai pengelolaan dana publik. Kalimat sederhana namun penuh makna akan terlontar dari masyarakat, "Anda jujur, kami bahagia."
Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis yang harus menjadi prioritas SKPK di Bireuen, antara lain:
- Sistem Pelaporan Terbuka: Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran, pelaksanaan program, dan hasil capaian secara real-time.
- Penguatan SDM: Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada personil SKPK agar memiliki integritas dan kompetensi dalam mengelola keuangan serta menjalankan akuntabilitas publik.
- Mekanisme Pengawasan Partisipatif: Melibatkan masyarakat dan media dalam proses pengawasan program dan kegiatan SKPK, sehingga tidak ada ruang untuk penyelewengan anggaran.
- Penghargaan dan Sanksi: Memberikan apresiasi kepada unit atau personil yang berhasil menerapkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip ini.
Pada akhirnya, keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas di SKPK Kabupaten Bireuen sangat ditentukan oleh kemauan untuk berubah. Regulasi dan metode hanyalah alat bantu, tetapi sikap jujur dan komitmen dalam menjalankannya adalah kunci utama. Ketika setiap pihak memiliki tekad yang sama, bukan hal mustahil bagi Bireuen untuk menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita ini. SKPK bukan hanya sekadar struktur pemerintahan, tetapi sebuah harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan transparan.
