Mantan Pimpinan DPRK Bireuen, Suhaimi, S.Sos, atau yang akrab disapa Abu Suhai.
Detikacehnews.id | Bireuen – Keputusan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, yang menegaskan bahwa selama lima tahun kepemimpinannya tidak akan menggunakan anggaran daerah untuk membeli mobil dinas, sempat menuai pujian dari berbagai kalangan. Pernyataan yang disampaikan pada Selasa (18/3/2025) ini bahkan dianggap sebagai langkah nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan rumah dhuafa.
Namun, hanya berselang beberapa hari, pernyataan ini mendapat respon tajam dari Pimpinan DPRK Bireuen. Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, dengan tegas membantah adanya pengalihan anggaran pengadaan mobil dinas ke program rumah dhuafa. Menurutnya, APBK Perubahan (APBK-P) 2025 bahkan belum dibahas, sehingga tidak ada dasar yang jelas mengenai klaim pengalihan anggaran tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah dari Partai Aceh, mempertanyakan sumber angka Rp 4 miliar yang beredar di publik terkait pengadaan mobil dinas. Menurutnya, angka yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya Rp 1,5 miliar. Ia menilai pernyataan Bupati cenderung sebagai strategi pencitraan politik daripada kebijakan nyata.
Di tengah memanasnya polemik ini, mantan Pimpinan DPRK Bireuen, Suhaimi, S.Sos, atau yang akrab disapa Abu Suhai, turut menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook pribadinya. Ia mengingatkan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRK seharusnya lebih berfokus pada pengawasan kebijakan daripada sekadar berdebat di ruang publik tanpa dasar yang jelas.
"Seharusnya kita sebagai pimpinan DPR, saat ada statement kepala daerah yang menolak fasilitas negara, itu dijadikan kekuatan dalam mengawasi penganggaran yang diajukan oleh eksekutif, karena yang mengajukan program anggaran adalah eksekutif yang dibahas bersama DPR," tulisnya.
Abu Suhai juga mengkritik perdebatan yang berkembang di kalangan DPRK yang menurutnya lebih menyerupai "saling berbalas pantun" tanpa ada pembahasan substansial. Ia menekankan bahwa keputusan terkait anggaran harus berdasarkan mekanisme resmi, bukan sekadar opini di ruang publik.
"Bek lah jak balah panton meu pembahasan golom, peu yang jitulak? Miseu entreuk jitamong peng moto dan wajeb na moto man gadoh pokir pakri..? Mandum setuju entreuk," tulisnya dalam bahasa Aceh, yang jika diterjemahkan berarti, "Janganlah berbalas pantun sedangkan belum ada pembahasan. Apa yang ditolak? Seandainya nanti masuk uang pengadaan mobil dan wajib ada mobil tapi hilang pokir gimana? Semua setuju nantinya."
Menanggapi situasi ini, Abu Suhai tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan beberapa solusi agar persoalan ini tidak hanya menjadi perdebatan tanpa arah, melainkan menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Abu Suhai menuturkan jika memang ada niat serius untuk mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas ke program pembangunan rumah dhuafa, maka Bupati harus segera mengajukan revisi anggaran melalui prosedur yang benar, bukan hanya sekadar pernyataan di media. Abu Suhai menegaskan bahwa keputusan anggaran harus melalui pembahasan formal antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Ia juga menambahkan DPRK, sebagai lembaga legislatif, memiliki tugas utama mengawasi penggunaan anggaran, bukan hanya merespon pernyataan politik dengan debat publik yang tidak produktif. Jika memang Bupati berjanji tidak membeli mobil dinas, maka DPRK harus memastikan komitmen itu ditepati saat pembahasan APBK-P 2025.
"DPRK Harus Mengawasi, Bukan Sekadar Berdebat," ujarnya.
Pernyataan Abu Suhai ini menuai berbagai respon dari masyarakat. Sebagian besar netizen mendukung sikapnya yang menekankan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran.
"Kasih masukan dan saran... Maklum itu tingkat SDM-nya," tulis salah satu netizen.
"Harus ada program dalam pokir tentang pendidikan politik," komentar lainnya, menyoroti pentingnya edukasi politik bagi pejabat publik.
"Inilah pemikiran orang berilmu. Berpikir secara sehat, bukan berkoar-koar saling mendzalimi," ujar seorang pengguna media sosial yang mengapresiasi sikap Abu Suhai.
Polemik ini mencerminkan dinamika politik di Bireuen yang semakin kompleks menjelang tahun-tahun mendatang. Keputusan Bupati untuk tidak menggunakan anggaran mobil dinas, meski terdengar populis, tetap membutuhkan mekanisme resmi dalam pengalokasiannya. Sementara itu, DPRK diharapkan tidak hanya menjadi arena perdebatan politik, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap agar setiap kebijakan yang diambil, baik oleh eksekutif maupun legislatif, benar-benar berlandaskan pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi alat pencitraan politik semata.
