Presiden BLC, Yusri, S.Sos., M.Sos
Detikacehnews.id | Bireuen - Sebuah langkah berani dan patut diapresiasi diambil oleh Bupati Bireuen, Mukhlis, ST., dan Wakil Bupati, Razuardi, ST., dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Bireuen, seorang kepala daerah secara tegas menolak pengadaan mobil dinas selama lima tahun kepemimpinannya. Keputusan ini pun mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bireuen Lawyers Club (BLC), yang menilai kebijakan tersebut sebagai gebrakan luar biasa dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Presiden BLC, Yusri, dalam keterangannya kepada media, menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Bireuen bukan sekadar pencitraan, melainkan sebuah komitmen nyata untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat. Menurutnya, pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah memang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku, tetapi memilih untuk tidak mengambilnya demi kepentingan yang lebih besar menunjukkan integritas yang luar biasa.
"Langkah ini bukan sekadar keputusan biasa, tetapi sebuah contoh nyata bagi kepala daerah lainnya, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Jika seorang bupati ingin menikmati kendaraan dinas baru, itu sah-sah saja. Tapi Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi memilih jalan berbeda, lebih mementingkan kesejahteraan rakyat ketimbang kemewahan pribadi," ujar Yusri.
Lebih dari itu, anggaran sebesar Rp 4 miliar yang semula dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas kini dialihkan untuk program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bireuen. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, yang selama ini memang berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah rumah tidak layak huni masih menjadi salah satu tantangan besar di Kabupaten Bireuen. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak, dengan keterbatasan fasilitas serta kondisi bangunan yang memprihatinkan.
Dengan adanya pengalihan anggaran ini, diharapkan semakin banyak warga miskin yang mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Keputusan ini juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan Mukhlis-Razuardi berkomitmen penuh dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
"Ini adalah wujud nyata dari pemerintahan yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyatnya. Jika bukan pemerintah yang peduli terhadap rakyat, lalu siapa lagi?" tambah Yusri.
Selain mendukung kebijakan tersebut, BLC juga mendorong agar langkah ini diikuti oleh para kepala dinas dan pejabat lainnya di Kabupaten Bireuen. Menurut Yusri, seharusnya semua pemimpin daerah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Bupati dan wakil bupati sudah memberikan contoh yang luar biasa. Sekarang saatnya para kepala dinas juga menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Kita semua ini adalah pelayan rakyat, bukan pelayan untuk kelompok tertentu," tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, BLC juga mengusulkan agar seluruh kendaraan dinas di Kabupaten Bireuen diberi tanda berupa stiker logo kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan aset negara serta mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
"Masyarakat harus bisa memantau bagaimana aset negara digunakan. Kendaraan dinas diperuntukkan untuk kepentingan operasional pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya tanda pengenal, transparansi akan lebih terjaga," jelasnya.
Keputusan yang diambil oleh Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi bukan hanya menjadi simbol keberpihakan pada rakyat, tetapi juga cerminan dari kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan lahir berbagai program lainnya yang semakin mendukung pembangunan Bireuen ke arah yang lebih baik.
Kebijakan seperti ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu dicontoh oleh kepala daerah lainnya. Bireuen telah menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukanlah sekadar teori, melainkan bisa diwujudkan dengan keputusan-keputusan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, Bireuen terus melangkah maju menuju daerah yang lebih sejahtera dan transparan. Keputusan ini bukan hanya menjadi sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain di Indonesia.
