Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menerima penghargaan IPKD yang diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh di Aula Bappeda Aceh.
Detikacehnews.id | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Dalam ajang penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024, Bireuen berhasil mempertahankan predikat terbaik untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs. M. Nasir, SIP, MA bersama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, ST, MSI, Ph.D kepada Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT dalam acara yang digelar di Aula Prof. A. Madjid Ibrahim, Bappeda Aceh, Selasa (15/4/2025).
Selain Bireuen, beberapa kabupaten lainnya juga menerima penghargaan serupa, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Barat. Namun, pencapaian Bireuen terasa istimewa karena menjadi salah satu dari sedikit daerah yang berhasil mempertahankan prestasi IPKD selama dua tahun berturut-turut, sebuah indikator nyata dari kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin membaik.
IPKD sendiri merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penilaian ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020, dengan enam dimensi utama penilaian, yaitu kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam tiga tahun terakhir, Bireuen menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam skor IPKD. Tahun 2022, Kabupaten Bireuen meraih kategori B dengan nilai 69,104. Setahun kemudian, pada 2023, nilai itu melonjak ke angka 79,334 yang mengantar Bireuen ke kategori A. Peningkatan kinerja terus berlanjut di tahun 2024 dengan perolehan nilai 82,7199, memperkuat posisi Bireuen di kategori A dan menandakan pengelolaan keuangan daerah yang semakin matang, transparan, dan akuntabel.
Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah, khususnya kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang selama ini telah konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan juga tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita patut bersyukur atas capaian ini, namun tidak boleh berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi. Peningkatan nilai IPKD akan membuka peluang untuk mendapatkan reward dari pemerintah pusat, seperti Dana Insentif Fiskal (DIF), yang sangat kita butuhkan sebagai sumber pendanaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran daerah,” tegas Razuardi.
Ia juga mengajak seluruh stakeholder pembangunan untuk terus bersinergi dan bekerja secara profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil. Menurutnya, capaian yang diraih hari ini adalah buah dari kerja keras, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang baik dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.
Capaian IPKD ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan melayani. Penguatan tata kelola keuangan yang baik akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bireuen.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bireuen semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah yang unggul dalam tata kelola keuangan di Provinsi Aceh. Harapannya, prestasi ini menjadi awal dari peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan sosial.
Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja tata kelola keuangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari seberapa besar kebijakan dan program pembangunan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.
